proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran supaya kementerian studi serta kebudayaan terkena blokir, papar wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan tersebut masuk di model yang diblokir ataupun dibintang sebab belum membeli persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi data dukung berupa tor serta rab, ujarnya selama pemaparan pada jakarta, jumat.
anny menjelaskan, dalam registrasi isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi serta kebudayaan memperoleh pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran tersebut diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran karena sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 dan penyerahan dipa pada presiden pada desember 2012, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor dan rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir karena adalah kegiatan dan mesti dibayarkan dan dimiliki awal tahun yaitu pembayaran gaji dan operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar dari anggaran kementerian studi dan kebudayaan adalah dana untuk model un dengan target peserta 14.080.619 siswa dan unit biaya rp39.000 per siswa.
namun sesudah kementerian pendidikan dan kebudayaan membahasnya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa serta unit biaya rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menjelaskan pula bahwa menteri studi dan kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran juga unit uang dalam keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan itulah, selama dasarnya tidak terkandung keterlambatan signifikan supaya penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian pendidikan juga kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak supaya pengadaan telah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum mampu dicairkan, herry menyatakan, keputusannya baru menunggu persetujuan komisi x dpr.
itu katanya untuk ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.