kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), maka yang serta mesti dimintai keterangan merupakan para pejabat bppn selama saat itu (2002-2004).
merekalah yang mengusulkan serta melelang miring aset negara. kpk mesti memanggil para ketua bppn dan deputi-deputi bppn dan diduga adalah otak daripada skl ataupun realese and discharge ini, papar anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, tutur achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
- service pompa air jogja
- service pompa air jogja
merekalah dan ada kaitan melalui para konglomerat saat tersebut. bppn mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dibuat release and discharge dengan recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika itu. audit forensik dan diperlukan agar mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.