badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer dalam pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi ingin memeriksa tinggal berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas yang asli. jadi, manakala seandainya banyak yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan setelah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan karena mampu mempunyai preseden buruk di perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka dapat diproses dengan hukum meski sudah diangkat menjadi cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan zat pidana tidak hilang meski honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan itu telah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer serta harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan cuma untuk menegakkan hukum, sementara agar menciptakan keadilan oleh karenanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang yang berhak tapi tidak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan oleh karenanya tidak ada dulu oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan selama peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii menuturkan bahwa tak ada klausul ataupun Salah satu pasal pun dan mengajarkan kiranya honor daerah bisa diangkat untuk cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd serta apbn. tidak juga banyak pasal yang menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja dalam instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria adalah cpns 2013 di normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri serta swasta di 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 pihak tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut mampu untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta mampu untuk bukti kepada aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan itu, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer pada tahun 2006 dan 2007, cuma Salah satu pihak dan tercatat sebagai honorer direkrut selama 1 desember 2005, jelasnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sejumlah honorer dan tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos supaya sd juga smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian situs wajib belajar sembilan tahun. sebab tersebut sudah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
