gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab dipanggil jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilaksanakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri untuk dapat membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi mengatakan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan mencari dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti saya harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, jam. kayak enggak ada kerjaan saja saya, ujarnya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, juga sebagai jenis preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya juga dan mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan supaya bagian pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.