menteri dalam negeri (mendagri) gamawan fauzi menyampaikan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah dan belum tuntas, tutur mendagri pada kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan dengan pemerintah daerah setempat, adalah salah Satu syarat untuk memesan sebuah daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh sebab itu, mendagri mengimbau pada pejabat pemerintah tenntang untuk melaksanakan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita dapat saja buat batas masih, namun persoalan batas berlarut belum selesai, nanti malah menimbulkan konflik lagi soal batas. dengan begini dari tersebut selesaikanlah dengan gubernur lebih-lebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, selama pasal 16 huruf d, dikenalkan bupati-walikota menyampaikan usulan pembentukan provinsi terhadap gubernur, supaya membeli persetujuan, dengan melampirkan dokumen masukan masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten terhadap presiden dengan menteri selama negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan penduduk melakukan penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok antara warga pendemo juga aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat penduduk.
massa juga membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya yang terletak selama pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tidak dapat ditolerir untuk mendesak pengesahan sebuah daerah masih.
kerusuhan tidak membuat sebuah daerah disahkan. tidak mungkin banyak pemaksaan, semua mesti berpedoman selama aturan hukum, katanya.