komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai angka suap pada pengurusan izin lokasi pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, kata rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi sekali melalui sms, tapi tidak perihal lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan menjadi tersangka pada kasus tersebut.
rachmat yasin merupakan pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
- Hasil Akhir Indonesian Masters 2013
- Ini Pemenang Indonesian Master 2013
- Hasil Akhir Indonesian Masters 2013
- Hasil Dari Ajang Indonesian Master 2013
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu sudah tuntas.
proses pengajuan sudah tuntas, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, telah banyak kajian lapangan dan teknis namun saat sk bupati keluar akan tetapi ada tangkap tangan dan memberikan biaya, ujarnya.
tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja yang kami tunjukan oleh karenanya tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak 2012. karyawan mengaku belum sudah bertemu atau berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo di 16 april 2013, saat menyerahkan uang rp800 juta kepada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.
dalam jumlah ini, kpk sudah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer dalam pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.