indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum langsung mengeluarkan peraturan filter dana kampanye, menarik agar partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, ajaran itu dikeluarkan namun sampai sekarang belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan kepada antara selama jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut berguna karena parpol wajib mencatat serta melaporkan dana kampanyenya, selain supaya memperjelas klausul perihal dana kampanye bersifat publik dalam undang-undang.
misalnya mengenai rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan memesan pelaporan dana kampanye oleh karenanya objeknya bukan hanya parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia kalau dana kampanye caleg tak ikut dilaporkan maka pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan catatan sesungguhnya, dengan demikian keluar masuk dana kampanye adalah tak terkontrol.
jangan hingga dana daripada tindak pidana masuk untuk pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri sedang mempersiapkan regulasi yang membuat rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan mesti dibuka serta dilaporkan pembukuannya selama peraturan kpu mengenai dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan banyak peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.